Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Lombok Utara saat ini. Berdasarkan data BPS bulan Maret 2021, angka kemiskinan di Lombok Utara sebesar 27,04 persen, jauh lebih besar dari rata-rata persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebesar 14,14 persen pada periode yang sama.
Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Lombok Utara saat ini. Berdasarkan data BPS bulan Maret 2021, angka kemiskinan di Lombok Utara sebesar 27,04 persen, jauh lebih besar dari rata-rata persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebesar 14,14 persen pada periode yang sama.
Prosentase kemiskinan di Lombok Utara bahkan jauh lebih tinggi dari prosentase nasional yang besarannya 10,14 pada periode yang sama.
Masalahnya, angka itu akan sangat rentan bertambah setelah Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011.
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi 2,15 US Dolar atau setara Rp 32.757 per orang per hari pada PPP 2017. Standar tersebut naik dibandingkan PPP 2011, yakni sebesar 1,9 US Dolar atau Rp 28.984 per orang per hari.
Hubungan Kemiskinan dan Kriminalitas
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Lombok Utara memang cukup rendah yakni 0,38 persen, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 2,89 persen.
Dari data-data yang saya paparkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa angka pengangguran di Lombok Utara memang rendah namun tingkat kemiskinannya masih terbilang tinggi. Dengan kata lain, yang menganggur sedikit tapi mereka yang bekerja itu rata-rata tidak cukup sejahtera.
Sampai di sini, saya teringat sejumlah hasil penelitian dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia mengenai hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas.
Beberapa penelitian itu menyimpulkan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas. Tetapi, justeru, yang berpengaruh besar terhadap angka kejahatan di suatu wilayah itu adalah variabel kemiskinan.
Kita bisa melihat korelasinya jika membandingkan tingkat kriminalitas di Lombok Utara.
Berdasarkan jumlah laporan yang masuk di kepolisian sepanjang tahun 2020, Lombok Utara menjadi kabupaten di NTB dengan jumlah kasus paling rendah setelah Kabupaten Sumbawa Barat.
Tercatat hanya ada 192 kasus di Lombok Utara, jauh lebih rendah dibandingkan Lombok Timur yang berjumlah 1.285 kasus.
Angka pengangguran di Lombok Utara memang rendah namun tingkat kemiskinannya masih terbilang tinggi. Dengan kata lain, yang menganggur sedikit tapi mereka yang bekerja itu rata-rata tidak cukup sejahtera.
Indra Jaya Usman
Sebagaimana diketahui, Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah kasus kejahatan tertinggi di NTB berdasarkan jumlah laporan yang masuk di kepolisian.
Namun, saya perlu mengingatkan, jangan terlena dengan angka itu. Sebab, jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, prosentase tindak kejahatan di Lombok Utara berselisih sangat tipis dengan Lombok Timur. Saya mencatat hanya 0,1 persen saja.
Dengan demikian, jelas bahwa kita sedang menghadapi potensi kerentanan sosial di Lombok Utara.
Komitmen Demokrat dalam Pengentasan Kemiskinan
Sebagai partai politik yang tumbuh dan besar di tengah masyarakat, Partai Demokrat turut bertanggung jawab menyikapi persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi.
Partai Demokrat berkomitmen untuk mendorong pemerintah menjamin setiap warga Lombok Utara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, menjamin hak dan peluang yang sama untuk meraih tujuan hidupnya, serta hak dan peluang yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan publik.
Tantangan yang sedang dan akan kita hadapi akan sangat berat. Saat ini masyarakat belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19, disusul tekanan harga kebutuhan hidup akibat tren kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak, dan sejumlah kebijakan lainnya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Meski demikian, kader-kader Partai Demokrat harus senantiasa optimis dan percaya bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kader-kader Partai Demokrat harus hadir di tengah masyarakat untuk mengajak setiap komponen, terutama generasi muda, agar jangan berputus asa dan bersedia berkorban untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Alokasi Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan
Salah satu cara yang bisa kita upayakan adalah mengoptimalkan Alokasi Dana Desa demi kesejahteraan rakyat; menekan angka pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Pemerintah telah mengalokasikan dana desa tahun 2023 untuk Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp61,83 miliar. Kita berharap Alokasi Dana Desa ini dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, terutama dengan swakelola pembangunan, padat karya, dan pengentasan kemiskinan.
Jika 20 persen dari alokasi dana desa digunakan untuk menyerap 0,38 persen pengangguran terbuka di Lombok Utara, maka setiap pengangguran di daerah ini akan mendapatkan upah hampir Rp13 juta dari program padat karya.
Perhitungan ini adalah simulasi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui alokasi dana desa.
Partai Demokrat tentu akan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin Alokasi Dana Desa tersebut demi menekan angka kemiskinan di Lombok Utara serendah-rendahnya. *
